Pemerintahan Orde Lama
Secara umum proses perjalanan bangsa dapat dibagi dalam dua
bagian yaitu, periode Orde Lama dan periode Orde Baru. Namun saat ini saya akan
sedikit membahs masa pemerintahan pada orde lama.
Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru.
Bung Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama. Bung Karno lebih
suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi Bung Karno tak berkutik karena menjadi
tahanan rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang
jadi Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam
jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di
gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Sebab dalam sistem Demokrasi Terpimpin presiden
memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan.
Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa
Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka
dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami
berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan
ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan
instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada
pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik
balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total
terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya
mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi
sosialisme komunisme.
Era 1950 - 1959 adalah era dimana presiden Soekarno
memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo
besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian
antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur,
dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan
pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia
diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan
situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
- 1950-1951 - Kabinet Natsir
- 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
- 1952-1953 - Kabinet Wilopo
- 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
- 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 1957-1959 - Kabinet Djuanda
Politik Pada Masa Orde
Lama
Masa
orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17
agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang
ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 part/ai peserta pemilu. Masa orde lama
ideologi partai berbeda antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis
PNI-PARTINDO-IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis
PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde Lama hampir sama
seperti sekarang.
Politik
dramatis mengubah kebijakan luar negeri
dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah
satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi
anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa
Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan
melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota
PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia
diterima pertama kalinya.
Pada
tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru.
Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan
terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi
kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili
pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan
sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Sanksi
nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan
administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan
lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
Kondisi Ekonomi Masa Orde Lama
Keadaan ekonomi keuangan pada masa orde lama amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
- Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- Kas negara kosong.
- Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi,
antara lain :
- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
- Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Indonesia di masa Orde
Lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda
ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol
keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu
sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun
1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966.
Masa Konfrontasi Masa Orde Lama
Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958,
karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa.
Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap
Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan
banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia.
Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan
memburuknya hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian
Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di
Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.
Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek
Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang
beroperasi di Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang
Belanda, makin memperparah perdagangan Efek di Indonesia.
Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi ketika
itu, makin menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar
uang dan pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya
pada tahun 1966.
Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham
dan obligasi menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini
merupakan pasang surut Pasar Modal Indonesia pada zaman Orde Lama.
Penerapan Demokrasi Pada Masa Orde
Lama
Pada
masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada
situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu
kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi
sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah
(inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian
bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila
diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat
3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode
1950-1959, dan periode 1959-1966. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde
lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih
diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau
dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit,
memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan
strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh
Soekarno.
Orde
Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan
mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan
peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas
nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin,
Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Berakhirnya Orde Lama
Soekarno
menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang
isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat –
menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan
negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal
Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti
anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya
ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke
empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai
presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto
sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Kesimpulan
Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru.
Bung Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama. BK lebih
suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi BK tak berkutik karena menjadi tahanan
rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang jadi Museum
TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam
jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di
gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi
identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun
demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya
identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa
pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI
pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom
dan Pemberontakan PKI 1965.
Pada Orde Lama terjadi banyak pergantian
kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet
pada masa Orde Lama, yaitu :
- 1950-1951 - Kabinet Natsir
- 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
- 1952-1953 - Kabinet Wilopo
- 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
- 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 1957-1959 - Kabinet Djuanda
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi
yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat
pada pemimpinnya saja.
Saran
Sejarah
perjuangan bangsa Indonesia harus selalau di ingat dan dikenang jangan
dilupakan karena itu merupakan sejarah historis yang mampu mempersatukan bangsa
Indonesia. Ambil pelajaran dari sistem-sistem pemerintahan dari orde lama sampe
era reformasi sekarang. Buat Indonesia menjadi lebih baik dari zaman-zaman
sebelumnya.
DAFTAR
PUSTAKA
Suhadi, Machdi, Sutarjo
Adisusilo, dan A. Kardiyat Wiharyanto (2006). Ilmu Pengetahuan Sosial SEJARAH untuk SMP dan MTs Kelas IX. Jakarta
: Esis.
